Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Meskipun program percepatan penyediaan internet terus berjalan, masih terdapat 149 desa di Aceh yang mengalami blank spot atau tidak memiliki akses sinyal internet. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Pemerintah Aceh, Marwan Nusuf, menyoroti masalah ini saat bertemu dengan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fadhilah.
Marwan meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk memperluas cakupan sinyal di desa-desa yang masih terisolasi secara digital.
“Kami membutuhkan perhatian khusus dari Kementerian Komdigi untuk membantu meningkatkan cakupan sinyal di desa-desa tersebut. Sinyal internet sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan perekonomian,” ujar Marwan, Minggu (23/3/2025).
Menanggapi hal ini, Fadhilah menjelaskan bahwa Kemkomdigi akan melakukan analisis lebih lanjut untuk memetakan secara akurat wilayah-wilayah yang masih mengalami blank spot.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi dengan operator telekomunikasi swasta untuk mengembangkan skema pembiayaan dan pilihan teknologi yang tepat.
“Kami sedang menyusun blue print penyediaan konektivitas nasional dengan berbagai skema pembiayaan dan pilihan teknologi, terutama di wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan,” jelas Fadhilah.
Sementara itu, Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU Bakti Komdigi) telah menginstalasi akses internet di 27.727 lokasi layanan publik dalam waktu kurang dari satu tahun. Program ini mencakup lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, kantor desa, dan pos-pos pertahanan, termasuk di Aceh.
Namun, dengan masih adanya desa yang belum terjangkau internet, masyarakat diharapkan tetap bersabar sambil menunggu langkah konkret dari pemerintah dan pihak terkait. Pemerintah Aceh juga terus berkoordinasi dengan Kemkomdigi guna memastikan bahwa desa-desa blank spot mendapatkan prioritas dalam program pengembangan akses internet nasional.
